KUTACANE | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencapaian ini diapresiasi secara khusus oleh Ketua DPRK Aceh Tenggara, Dr. Denny Febrian Roza, yang menilai bahwa raihan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan atas konsistensi kinerja pemerintah daerah, tetapi juga manifestasi dari komitmen kuat dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel.
Bagi masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, raihan opini WTP memiliki makna strategis. Di tengah sorotan publik terhadap praktik-praktik tata kelola keuangan yang selama ini kerap menjadi perhatian, opini tertinggi dari BPK itu menegaskan bahwa pelaporan dan pengelolaan anggaran daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, serta bebas dari temuan-temuan yang bersifat material. Apresiasi yang disampaikan ketua DPRK, dinyatakan sebagai wujud penghargaan atas kerja keras semua pihak yang terlibat. Dalam pernyataannya, Denny menegaskan bahwa keberhasilan ini harus dipandang sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Opini WTP, bagi daerah seperti Aceh Tenggara, bukan sekadar simbol administratif. Di balik angka dan laporan keuangan, keberhasilan ini juga diharapkan menjadi pemicu budaya kerja yang lebih baik di seluruh lapisan birokrasi. Sesuai harapan yang dikemukakan Denny Febrian Roza, pencapaian WTP hendaknya menjadi energi baru guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan pentingnya memastikan agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, terutama di daerah yang tengah berbenah dalam hal pelayanan dan pembangunan.
Fakta di lapangan menunjukkan, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah menghadirkan dampak penting dalam perencanaan dan eksekusi program-program pembangunan. Pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan sumber daya lokal, kini menjadi lebih terarah dengan adanya kepastian alokasi dan pencairan anggaran yang efisien serta dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum dan administrasi negara. Dalam konteks pengawasan, Denny menyebutkan, DPRK Aceh Tenggara berkomitmen menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi BPK. Langkah ini diyakini menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjaga momentum keberhasilan—agar capaian hari ini bukan sekadar perayaan semu, melainkan proses yang berkelanjutan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan. Denny menekankan, integritas serta profesionalisme perangkat daerah perlu terus diasah sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan tetap fokus pada kepentingan masyarakat luas. Opini WTP yang didapat, menurutnya, adalah salah satu indikator transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, namun bukan akhir dari proses panjang pembangunan daerah.
Bagi wilayah dengan tantangan geografis, sosial, dan ekonomi seperti Aceh Tenggara, menjaga konsistensi pengelolaan anggaran menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi bersama. Peningkatan layanan publik dan percepatan pembangunan berkelanjutan adalah amanat utama dari opini WTP yang kini diemban seluruh perangkat daerah. Penekanan agar pelayanan publik terus berjalan efektif, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menjadi salah satu pesan utama dalam perayaan keberhasilan ini.
Raihan opini WTP menjadi momentum penting yang diharapkan mampu mengakselerasi perubahan di Kabupaten Aceh Tenggara, baik pada aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan daerah. Semua pihak diminta menjaga semangat bersama untuk bekerja lebih baik, memiliki integritas tinggi, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selebihnya, kepercayaan masyarakat adalah buah dari proses panjang yang harus terus dijaga dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya meraih prestasi administratif, tetapi juga mampu membangun pemerintahan yang benar-benar inklusif, terpercaya, dan berpihak pada kemajuan masyarakat Aceh Tenggara. (YASIR ASBALAH)
